Masalah Regulasi dan Pengawasan dalam Praktik Korupsi Haji Tahun 2010-2013

Bayu Firdaus

Abstract


Masalah korupsi telah banyak terjadi di lembaga-lembaga negara. Korupsi tidak hanya terjadi di lembaga legislatif seperti, namun juga terjadi di lembaga eksekutif, seperti kementerian. Korupsi yang terjadi di Kementerian Agama dipilih dalam penelitian ini karena praktik korupsi tersebut merupakan sebuah ironi dari sebuah kementerian yang identik dengan moral dan agama yang secara prinsip menolak dan menentang praktik korupsi. Tulisan ini berargumen bahwa praktik korupsi haji tahun 2010-2013 disebabkan oleh regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh DPR. Penelitian sebelumnya melihat penyebab praktik korupsi di Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu persoalan sistem atau regulasi, mental, atau kombinasi keduanya. Penelitian ini berbeda karena menjelaskan faktor sistem secara lebih mendalam dan mengajukan dua hal penting yang terkait dengannya yaitu regulasi yang bermasalah dan penyalahgunaan pengawasan oleh legislatif yang memberikan kesempatan praktik korupsi. Penelitian ini juga meninjau ulang faktor opportunity dalam teori GONE yang dicetuskan oleh Bologna.


Keywords


korupsi; kesempatan; regulasi; supervisi

Full Text:

PDF

References


Abimanyu, Anggito et al. 2015. “Naskah Akademik : Rancangan Perubahan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.” Jakarta.

Armynda, Yolanda Ryan. 2014. “Kementerian Agama Lakukan Reformasi Haji 2014” https://m.tempo.co/read/news/2014/07/24/269595503/kementerian-agama-lakukan-reformasi-haji-2014 (25 April 2017; 23 Maret 2015).

Ashiku, Marsida. 2011. “Political Transition, Corruption in New Democracies, Special Case Albania.” Int. J. Eco. Res. 2 (No.3): 111-124.

Brooks, Robert C. 1909. “The Nature of Political Corruption.” Political Science Quartely 24 (No.1): 1-22.

Cairney, Paul dan Emily St. Denny. 2015.“What is Qualitative Research (Bloomsbury).”International Journal of Social Research Methodology 18 (No.1): 117-125.

Creswell, John W. 1994. Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches. California: Sage Publications Inc.

Dewan Perwakilan Rakyat. 2013. “Dokumen Laporan Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M oleh Tim I DPR RI.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

Fadillah, Ramadhian. 2014. “Sudah Dua Menteri Agama di Indonesia Terjerat Kasus Korupsi” https://www.merdeka.com/peristiwa/sudah-dua-menteri-agama-di-indonesia-terjerat-kasus-korupsi.html (2 Desember 2016).

Febari, Rizky. 2015. Politik Pemberantasan Korupsi: Strategi ICAC Hong Kong dan KPK Indonesia. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Ficeac, Bogdan. 2013. “The Culture of Corruption in The Postcommunist Space: Economic Indicators, Transition Indices and Cultural Dimensions vs The Perception of Corruption.” Revista de Cercetare si Interventie Sociala 43 (-): 215-239.

Gouvea, Raul. et al. 2013. “How the Corruption Quadruple Helix Affects BRIC : A Case Study of Corruption in Big Emerging Economies.” Journal of Politics and Law 6 (No. 2): 1-12.

Harrison, Lisa. 2009. Metodologi Penelitian Politik, terj. Tri Wibowo. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Karyono. 2013. Forensic Fraud. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Kasim, Azhar. 2013. “Bureaucratic Reform and Dynamic Governance for Combating Corruption: The Challenge for Indonesia.” International Journal of Administrative Science and Organization 20 (No.1): 18-22.

Komisi Pemberantasan Korupsi. 2015. “Laporan Tahunan 2014”. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.

Lee-Chai, Annete Y. dan John A. Bargh. 2001. The Use and Abuse of Power: Multiple Perspective on The Causes of Corruption. Philadelphia: Psychology Press.

Liggasari, Yohannie. 2016. “Mantan Menteri Agama Suryadharma Ali Divonis 6 Tahun Penjara” http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160111223215-12-103605/mantan-menteri-agama-suryadharma-ali-divonis-6-tahun-penjara (16 Oktober 2016).

Luckman, M. Awaludin. 2010. “Penyelenggaraan Haji di Indonesia dalam Kaitannya dengan Undang-Undang Mengenai Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.” Tesis Pascasarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Navot, Doron. 2014. “Political Corruption, Democratic Theory, and Democracy.” The Ethics Forum 9 (No.3): 4-24.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, “Putusan Nomor 93/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst./Jan/2016”. Jakarta : Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, “Putusan Nomor 25/PID/TPLK/2016/PT.DKI./Mei/2016”. Jakarta : Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Rose-Ackerman, Susan. 2006. Korupsi dan Pemerintahan: Sebab, Akibat, dan Reformasi, terj. Toenggoel P. Siagian. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sadiq, M. dan Abdullahi M. 2013. “Corruption as the Bane of Nigeria’s Development: Causes and Remedies.” International Journal of Economics and Investment 4 (No. 1): 83-93.

Setyokusumo, Anjar. 2007. “Tinjauan Terhadap Monopoli Penyelenggaraan Haji oleh Departemen Agama: Studi Kasus Penunjukan Langsung ANA Develepment KAST sebagai Penyedia Jasa Katering untuk Jamaah Haji Indonesia Musim Haji 1427 H/2006 M.” Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.

Sujatmiko, Iwan Gardono. 2002. “Hypercorruption dan Strategi Pemberantasan Korupsi.” Jurnal Kriminologi Indonesia 2 (No.1): 25-30.

Umar, Haryono. 2011. “Government Financial Management, Strategy for Preventing Corruption in Indonesia.” The South East Asian Journal of Management 5 (No.1): 19-35.

Wibowo, Hendro. 2015. “Peran Internal Auditor dalam Audit Tindak Kecurangan (Fraud)”. Redaksi Fokus Pengawasan 47 (No.3): -.

Wijayanto dan Ridwan Zachrie (Eds.). 2009. Korupsi Mengorupsi Indonesia: Sebab, Akibat, dan Prospek Pemberantasan. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara dengan Anggito Abimanyu, Saksi dan Dirjen PHU Tahun 2012-2014, 1 Desember 2016.

Wawancara dengan Arif Firman, Jaksa Penuntut Umum KPK, 17 November 2016.

Wawancara dengan Indon Sinaga, Tenaga Ahli Anggota DPR Komisi VIII dan Petugas PPIH Tahun 2013, 1 November 2016.

Wawancara dengan Murodikarta, Pengguna Layanan Haji Tahun 2013, 26 Oktober 2016.

_____________________. “Perubahan Undang-Undang Haji” [PowerPoint Slide]. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

_____________________. 2012. “Dokumen Catatan Atas Pengajuan BPIH 2012 berdasarkan Bahan Rapat Konsinyiring Panja BPIH Kemenag RI dengan Panja BPIH Komisi VIII DPR RI.” Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat.

___________________________. “Fact Finding Mission Tabung Haji Malaysia” [PowerPoint Slide]. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.




DOI: https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.56

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)