Pembangunan Negara, Hukum Pertanahan Indonesia,dan Kembalinya Tanah Kasultanan di Yogyakarta

Carolus Bregas Pranoto

Abstract


Undang-Undang No. 30 tentang Pokok Agraria Tahun 1960 mengatur bahwa negara Indonesia (pemerintah pusat dan pemerintah daerah) merupakan satu-satunya pemegang wewenang pertanahan yang dapat menguasai dan memberikan hak atas tanah pada warganegara. Namun, penerapan Undang-Undang No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Yogyakarta(UUK) tidak hanya memberikan status hukum yang jelas bagi lembaga Kasultanan Yogyakartamelainkan juga memberikan kepadanya klaim dan wewenang atas tanah miliknya, Sultanaat Grond (SG). Pendekatan hukum-formal melihat bahwa ini adalah hasil dari pluralisme hukum pertanahan dan menyodorkan unifikasi hukum sebagai solusinya. Artikel ini berargumen bahwa pluralisme hukum bukanlahhasil dari ketidaksengajaan atau proses yang berjalan normal melainkan hasil dari rancangan pembangunan negara Indonesia sejak masa kolonial sampai dengan masa kini. Dengan menggunakan teori rezim penguasaan tanah (land tenure regime), artikel ini melihat bahwa UUK Tahun 2012 yang melembagakan dan menghidupkan kembali Sultanaat Grond (SG) sebagai tanah kerajaan di Yogyakarta adalah konsekuensi logis dari kewenangan berlapis dari negara Indonesia: antara pemerintah pusat dan daerah, serta menguatnya politik tradisionalisme pasca-Reformasi.


Keywords


Lembaga pertanahan; pembangunan negara; hukum pertanahan; hak atas tanah dan kewarganegaraan; politik tradisionalisme

Full Text:

PDF

References


Anderson, Benedict. 1983. “Old State, New Society: Indonesia’s New Order in Comparative Historical Perspective.” The Journal of Asian Studies 41 (No. 3): 477-496.

Baskoro, Haryadi dan Sudomo Sunaryo. 2010. Catatan Perjalanan Keistimewaan Yogya. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Bedner, Adriaan. 2016. “Indonesian Land Law: Integration at Last? And for Whom?” dalam Land and Development in Indonesia: Searching for the People’s Sovereignty. John F. McCarthy dan Kathryn Robinson (Eds.). Singapura: ISEAS Publishing.

Boone, Catherine. 2012. “Property and Political Order: Land Rights and the Structure of Politics in Africa.” (EDGS Working Paper No. 2). Northwestern University: Equality Development and Globalization Studies.

______________. 2013. Property and Political Order in Africa: Land Rights and the Structure of Politics. New York: Cambridge University Press.

______________. 2015. “Land Tenure Regimes and State Structure in Rural Africa: Implications for Forms of Resistance to Large-Scale Land Acquistions by Outsiders.” Journal of Contemporary African Studies 33 (No. 2), 171-190.

Fitzpatrick, Daniel. 1997. “Disputes and Pluralism in Modern Indonesian and Law.” Yale Journal of International Law 22 (No.1), 170-210.

Fitzpatrick, Daniel. 2010. “Tanah, Adat, dan Negara di Indonesia Pasca-Soeharto.” dalam Adat Dalam Politik Indonesia. Jamie Stuart. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (Eds.). (Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Greeners. 2014. “Tahun 2014 Konflik Agraria di Indonesia Meningkat.” 23 Desember, http://www.greeners.co/berita/tahun-2014-konflik-agraria-di-indonesia-meningkat/ (23 Maret 2016).

Hardi, Dwi Rades. 2015. “Tanah Magersari di Kota Yogyakarta 1984-2012.” Skripsi. Sleman: Universitas Gajah Mada.

Harian Jogja. 2015. “Tanah Sultan: Warga Parangkusumo Tak Akui Sultan Ground (SG).” 16 Oktober. http://www.harianjogja.com/baca/2015/10/16/tanah-sultan-warga-parangkusumo-tak-akui-sultan-ground-sg-652225. (29 Maret 2016).

Harsono, Boedi. [1962] 1970. Undang-Undang Pokok Agraria: Sedjarah Penjusunan, Isi, dan Pelaksanaannja Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Henley, David. dan Jamie. S. Davidson. 2010. “Konservatisme Radikal: Kembalinya Politik Adat”. dalam Adat Dalam Politik Indonesia. Jamie Stuart. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (Eds.). (Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Jati, Wasisto Raharjo. 2013. “Predatory Regime Dalam Ranah Lokal: Konflik Pasir Besi di Kabupaten Kulon Progo.” Jurnal Demokrasi dan HAM 10: 85.111

Kartono, Hari, Sugeng R., dan I Made Sandy. 1989. Esensi Pembangunan Wilayah Penggunaan Tanah Berencana, Jakarta: Geo FMIPA-UI. dikutip dalam Seluk Beluk Masalah Agrarian: Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Gunawan Wiradi. 2009. Yogyakarta: STPN Press.

Kedaulatan Rakyat, 16 Juni 2007.

Kedaulatan Rakyat, 17 April 2007.

Kedaulatan Rakyat, 6 Februari 2007.

Kedaulatan Rakyat, 9 April 2007.

Knight, Alan. “The Peculiarity of Mexican History: Mexico Compared to Latin America, 1821-1992.” Journal of Latin America Studies 24 (No.1): 99-144.

Lay, Cornelis., et.al. 2008. Keistimewaan Yogyakarta: Naskah akademik dan rancangan Undang-Undang Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM dan Program S2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah.

Lund, Christian. 2011. “Property and Citizenship: Conceptually Connecting Land Rights and Belonging in Africa.” Africa Spectrum 46 (No.3): 71-75.

Lund, Christian dan Catherine Boone. 2013. “Land Politics in Africa-Constituting Authority Over Territory, Property, and Persons.” Africa 83 (No. 1): 1-13.

Luthfi, Ahmad Nashih. 2015. “Arus Balik Politik Agraria di Yogyakarta: Dari Agrarian Reform Menuju Counter Reform.” Focused Group Discussion dengan tema “Pertanahan di Daerah Istimewa Yogyakarta setelah Berlakunya Undang-Undang No. 13 Tahun 2012” yang diadakan oleh Tim Pemantau DPR RI terhadap Pelaksanaan UU Terkait Otsus Aceh, Papua dan Keistimewaan Yogyakarta”, tanggal 26 Oktober Gedung Nusantara III, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Luthfi, Ahmad Nashih, et.al. 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Dilupakan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Mulyani, Lilis. 2013. “Sektoralisme Kelembagaan: Faktor Pelanggengan Konflik Agraria.” Jurnal Ilmu Pemerintahan 4: 56-74.

Peraturan Daerah Istimewa No. 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pranoto, Carolus Bregas. 2017. “Rezim Penguasaan Tanah (Land Tenure Regime) dan Kewarganegaraan Subnasional di Daerah Istimewa Yogyakarta: Studi Kasus Penggusuran di Pantai Parangkusumo, Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul, Tahun 2006-2012.” Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Rachman, Noer Fauzie. 2012. Land Reform Dari Masa ke Masa. Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Ranawidjaja, Usep. (1955). Swapraja Sekarang dan di Hari Kemudian. Jakarta: Penerbit Djambatan.

Rozaki, Abdur dan Titok Hariyanto (Eds.). 2003. Membongkar Mitos Keistimewaan Yogyakarta. Yogyakarta: IRE Press.

Saramita, F. A. 2014. “Oligarki Lokal Kasultanan Yogyakarta Pada Era Reformasi: Studi Kasus Pada Tambang Pasir Besi di Kulon Progo.” Tugas Karya Akhir. Depok: Universitas Indonesia.

Sopian, Najmu L. 2014. “Power Struggle Over Land: Decentralization, Land Tenure Security, and the Rule of Law in Indonesia.” Kertas kerja disampaikan di Arryman Fellow’s Symposium tanggal 17 Mei di Northwestern University.

Suara Merdeka, 6 April 1984 sebagaimana ‘dikutip dalam Luthfi, A. N., M. Nazir S., A. Tohari, D. A. Winda, dan D. C. Tristiawan. 2009. Keistimewaan Yogyakarta: Yang Diingat dan Dilupakan. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.

Suhendar, Endang dan Ifdhal Kasim. 1996. Tanah Sebagai Komoditas: Kajian Kritis atas Kebijakan Pertanahan Orde Baru. Jakarta: ELSAM.

Suyitno. 2006. “Hak Atas Tanah Kraton Kasultanan Yogyakarta” Land, Edisi 6 November 6 Januari 2007, 6-8.

Majalah Tempo Edisi Khusus Hari Kemerdekaan, 17-23 Agustus 2015.

Tyson, Adam. 2010. Decentralization and Adat Revivalism in Indonesia: The Politics of Becoming Indigenous. New York dan Abingdon: Routledge.

UU No. 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

van Klinken, Gerry. 2010. “Kembalinya Para Sultan”. dalam Adat Dalam Politik Indonesia. Jamie Stuart. Davidson, David Henley, dan Sandra Moniaga (Eds.). (Emilius Ola Kleden dan Nina Dwisasanti, Penerjemah). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Waluyo, R. H. B.. 1994. “Proses Terbentuknya Daerah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat Menjadi Daerah Istimewa Setingkat Propinsi (Periode 1945-1951)”. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia.

Wawancara dengan Kawit dan Pitoyo, 31 Oktober 2016.

Wawancara dengan M. Nugraha, 9 Maret 2017.

Wawancara dengan Watin, 8 November 2016.

Wiradi, Gunawan. 2009. Seluk Beluk Masalah Agraria Reforma Agraria dan Penelitian Agraria. Yogyakarta: STPN Press.

Yang, Shu Yuan. 2012. “State Recognition or State Appropriation? Land Rights and Land Disputes among the Bugkalot/Ilongot or Northern Luzon, Philippines.” Southeast Asian Studies 1 (No. 1): 77-108.

Yanuardy, D. (2012, Oktober). Commoning, dispossesion projects and resistance: A land dispossesion project for sand iron mining in Yogyakarta, Indonesia. Makalah dipresentasikan di Global Land Grabbing II, Universitas Cornell.

Zakaria, Yando, et.al. 2015. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tenurial di Tingkat Lokal. Jakarta: Kemitraan Partnership.

Zamroni, Sunaji, et.al. 2014. Memaknai “Tahta Untuk Rakyat” Dalam Desentralisasi Asimetris DIY. Kulon Progo: Swara Nusa Institute dan Indie Book Corner.




DOI: https://doi.org/10.7454/jp.v3i1.49

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)