Demokrasi dalam Pemilihan Kepala Desa? Studi Kasus Desa Dengan Tipologi Tradisional, Transisional, dan Modern di Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013

Neneng Yani Yuningsih, Valina Singka Subekti

Abstract


This research was motivated by variety of understandings of political activities in villages. The article argues that village is considered as the embrio for the formation of political society and government in Indonesia, which is also the basis for this democratic nation. This consideration can be seen from the activities of village’s headman elections. Headman election is a political activity that shows how democratic process can take place in village level. Therefore, headman elections cannot be separated from the dynamic development of the political situation in the village. It is not merely a power struggle within the leadership’s succession in the village or the campaign strategy applied to gain support from the wider community, but more than that it is all about prestige, dignity and honor. So for the villagers, the headman election is more emotional and rational in comparison with other elections such as local elections, even presidential elections. This research examines the Headman Election with direct analysis of three villages with different typologies. They villages are Neglasari Village in Salawu, Tasikmalaya (Traditional Village); Cimekar Village in Cileunyi, Bandung (Transitional Village); Cipacing Village in Jatinangor, Sumedang (Modern Village). Those three villages are located in the province of West Java. The result shows that practice of democracy in those three villages has worked partly according to some ideal criteria of democracy, nevertheless has not worked yet in some others criteria.

Full Text:

PDF

References


Adisasmita, Rahardjo. 2006. Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Almond, Gabriel A. dan Sidney Verba. 1980. The Civic Culture Revisited. Canada: Little, Brown & Company (Canada) Limited.

Asyari, Sapari Imam. 1993. Sosiologi Kota dan Desa. Surabaya: Usaha Nasional.

Creswell, John. 2002. Research Design (Terj). Jakarta: KIK Press

Christensen, Terry. 1995. Local Politics: Governing at The Grassroots. California: Wadsworth Publishing Company.

Dahl, Robert. 1989. Democracy and Its Critics. New Haven: Yale University Press.

Kartohadikoesomo, Soetardjo. 1984. Desa. Jakarta: PT Balai Pustaka.

Peraturan Bupati Bandung No.27 Tahun 2006 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No.08 Tahun 2006 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2006Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Poerbopranoto, Koentjoro. 1987. Sistem Pemerintahan Demokrasi. Bandung: Eresco.

Prijono, Yumiko M. dan Prijono Tjiptoherijanto. 2012. Demokrasi di Pedesaan Jawa. Jakarta: Penerbit Kosa Kata Kota.

Sarundajang, S.H. 1999. Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah. Jakarta: Sinar Harapan.

Slamet, Ina E. 1965. Pokok-pokok Pembangunan Masyarakat Desa. Djakarta: Bharata.

Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.

Sulaeman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Wasistiono, Sadu. 1993. Kepala Desa dan Dinamika Pemilihannya. Bandung. Penerbit Mekar Rahayu.

Widjaja, HAW, 2008. Otonomi Desa merupakan Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh. PT.RajaGrafindo Persada. Jakarta.




DOI: https://doi.org/10.7454/jp.v1i2.21

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c)